Di Tengah Tekanan Fiskal, Bappeda Kaltim Tekankan Sinkronisasi Aspirasi dan Prioritas Pembangunan
RAIDMEDIA, SAMARINDA — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Timur (Kaltim), Muhaimin, menyoroti tantangan pemenuhan aspirasi masyarakat di tengah keterbatasan anggaran daerah dalam polemik efisiensi anggaran di DPRD Kaltim.
Menurutnya, kondisi fiskal daerah yang tengah mengalami tekanan membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program prioritas pembangunan. Meski demikian, kebutuhan masyarakat disebut tetap menjadi fokus utama dalam penyusunan kebijakan anggaran daerah.
Muhaimin menjelaskan, pemerintah provinsi memiliki peran strategis dalam menyelaraskan kebutuhan riil masyarakat dengan program prioritas kepala daerah. Sinkronisasi antara aspirasi masyarakat, usulan legislatif, dan arah pembangunan daerah dinilai menjadi kunci agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan efektif.
“Pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap program yang diusulkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus sejalan dengan visi pembangunan daerah,” ujarnya, dikutip dari Beritakaltim.co, Senin (11/5/2026).
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif agar setiap alokasi anggaran dapat memberikan dampak maksimal bagi pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal. “Koordinasi yang baik menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan program-program strategis di Kaltim,” katanya.
Lebih lanjut, Muhaimin menilai efisiensi fiskal tidak seharusnya dipandang sebagai hambatan pembangunan. Menurut dia, kondisi tersebut justru dapat menjadi momentum untuk melakukan penajaman prioritas melalui sinkronisasi yang lebih ketat terhadap setiap usulan program dan kegiatan.
Sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam menyelaraskan aspirasi DPRD dengan kapasitas keuangan daerah, Bappeda Kaltim disebut terus mendorong agar setiap usulan pembangunan disusun secara terukur, realistis, dan selaras dengan visi pembangunan jangka panjang daerah.
Muhaimin menambahkan, langkah tersebut diperlukan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Kaltim.
