DPRD Kaltim Bahas Efisiensi Anggaran Rp2 Triliun untuk Antisipasi Defisit APBD 2026
RAIDMEDIA, SAMARINDA — Ancaman defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun Anggaran 2026 mendorong pemerintah daerah bersama DPRD Kaltim menyiapkan langkah penghematan. Salah satu opsi yang tengah dibahas adalah efisiensi belanja daerah hingga Rp2 triliun.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, mengatakan kebutuhan efisiensi tersebut disampaikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rapat bersama DPRD Kaltim.
“Kita mendapat informasi bahwa pemerintah daerah perlu melakukan efisiensi kurang lebih Rp2 triliun. Saat ini TAPD sedang menggodok langkah-langkahnya,” ujar Sarkowi, dikutip dari RADAR BONTANG.
Menurutnya, langkah rasionalisasi anggaran menjadi pilihan yang sulit dihindari di tengah tekanan fiskal yang dihadapi daerah. Meski demikian, ia menegaskan seluruh proses penyesuaian anggaran harus tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
“TAPD sedang menyusun skemanya. Kami mengingatkan agar setiap pergeseran anggaran dilakukan sesuai ketentuan yang ada,” katanya.
Selain mendorong efisiensi belanja, Banggar DPRD Kaltim juga meminta Pemerintah Provinsi Kaltim terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait dana transfer yang hingga kini belum memiliki kepastian.
Sarkowi mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat potensi sebagian dana transfer dari pusat tidak terealisasi pada tahun ini. Kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperberat keuangan daerah.
“Kalau itu terjadi tentu akan makin memberatkan kondisi keuangan daerah,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Sarkowi turut mengusulkan pola kerja aparatur sipil negara (ASN) yang lebih fleksibel sebagai salah satu alternatif penghematan biaya operasional perkantoran.
Ia menilai pengeluaran untuk listrik, bahan bakar, serta penggunaan pendingin ruangan cukup besar sehingga perlu dicari solusi untuk menekan biaya tersebut.
“Saya mengusulkan agar dihitung kemungkinan ASN bekerja tiga hari di kantor dalam satu minggu. Potensi penghematannya disebut bisa mencapai ratusan miliar rupiah,” katanya.
Meski demikian, Sarkowi menegaskan usulan tersebut masih perlu dikaji secara mendalam guna mengukur efektivitasnya terhadap efisiensi anggaran tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
