DPRD Kaltim Usul Gratispol Fokus untuk SMA/SMK dan Warga Kurang Mampu
RAIDMEDIA, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, menilai program pendidikan gratis melalui skema Gratispol perlu dievaluasi agar sesuai kemampuan keuangan daerah. Ia mengusulkan agar program diprioritaskan untuk SMA/SMK dan masyarakat kurang mampu.
Menurut Syahariah, Gratispol merupakan langkah positif dalam memperluas akses pendidikan, namun pelaksanaannya harus realistis agar tidak membebani APBD.
“Kalau untuk SMA, SMK, swasta maupun negeri itu memang kewajiban provinsi. Yang jadi pertanyaan itu kegiatan Gratispol untuk S1, S2, S3 sebenarnya itu gawenya pusat, bukan provinsi,” ujarnya, dikutip dari Jurnal Borneo, Senin (18/5/2026).
Ia menjelaskan, kewenangan pemerintah provinsi secara regulasi memang berfokus pada pendidikan menengah, sedangkan pembiayaan pendidikan tinggi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Meski demikian, Syahariah tetap mengapresiasi langkah Rudy Mas’ud yang menghadirkan program pendidikan gratis hingga perguruan tinggi.
“Saya merasa bangga karena tidak banyak provinsi yang berani menganggarkan S1, S2, S3 gratis,” katanya.
Syahariah juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang menurun. Dari proyeksi APBD sekitar Rp24 triliun, realisasi anggaran disebut turun menjadi sekitar Rp12 triliun.
Berdasarkan data LKPJ 2025 dan laporan Triwulan I 2026, bantuan beasiswa telah tersalurkan Rp288,5 miliar kepada 63.603 mahasiswa. Tahun ini, Pemerintah Provinsi Kaltim menargetkan 158.981 mahasiswa menerima manfaat dengan anggaran Rp813,5 miliar.
Selain perguruan tinggi, Gratispol juga menyasar pendidikan menengah melalui pembagian seragam gratis bagi 65.004 siswa baru SMA, SMK, dan SLB di 447 sekolah.
Meski capaian program cukup besar, Syahariah meminta bantuan tetap selektif agar tepat sasaran.
“Kalau pun S1, S2, S3 tetap jalan, porsinya harus dikurangi. Masyarakat yang mampu kalau bisa bayar sendiri dulu,” tegasnya.
Menanggapi kritik mahasiswa, ia berharap aspirasi disampaikan melalui dialog terbuka.
“Kalau ada yang kurang, mari bicara baik-baik. Saya hanya berharap mahasiswa juga menghargai upaya pemerintah,” pungkasnya.
