Literasi Politik Diperkuat, Abdul Rakhman Bolong Ingatkan Ancaman Politik Transaksional
RAIDMEDIA, KUTAI KARTANEGARA – Kesadaran akan kesetaraan hak dalam demokrasi terus didorong melalui Kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-3 bertema “Literasi Politik untuk Kemajuan Demokrasi Daerah” yang digelar di Desa Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Minggu (12/4/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Abdul Rakhman Bolong, menegaskan literasi politik menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas demokrasi sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Literasi politik penting agar masyarakat memahami perannya dalam pembangunan. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat,” kata Rakhman di hadapan para warga.
Ia juga menyoroti adanya persoalan etika dalam praktik demokrasi, khususnya terkait fenomena jual beli suara yang masih kerap terjadi di masyarakat. Menurutnya, kebiasaan menukar hak pilih dengan imbalan tertentu justru dapat merusak kualitas demokrasi itu sendiri.
Menggandeng Hendry Ismawan sebagai narasumber, ia menyoroti praktik demokrasi yang tidak hanya berdampak pada proses pemilihan, tetapi juga memengaruhi kinerja legislatif dan eksekutif. Menurutnya, kondisi tersebut kerap dipengaruhi adanya perhitungan politik atas modal yang dikeluarkan selama proses pemilihan, sehingga berpotensi memengaruhi pengambilan kebijakan.
“Kalau demokrasi diwarnai transaksi, maka akan ada hitung-hitungan. Ini yang berbahaya, karena bisa berdampak pada kebijakan ke depan,” jelasnya.
Hendry juga menyinggung perkembangan isu politik di era digital yang semakin sulit dikendalikan. Informasi kini dengan mudah menyebar melalui ponsel dan media sosial, sehingga masyarakat dituntut lebih cermat dalam menyaring informasi.
Menurutnya, maraknya hoaks menjadi tantangan serius dalam demokrasi modern. Oleh karena itu, literasi politik menjadi penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar.
Hendry juga menyoroti perubahan pola pengawasan publik terhadap pemerintah. Jika dahulu kritik disampaikan melalui jalur formal, kini masyarakat dapat langsung menyampaikan pendapat melalui media sosial.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penyampaian kritik harus dilakukan dengan cara yang baik agar tidak disalahartikan sebagai serangan politik.
“Kritik itu penting, tapi harus disampaikan dengan cara yang tepat agar menjadi masukan yang membangun,” tutupnya.
Melalui kegiatan ini, masyarakat Desa Muara Badak Ilir diharapkan semakin memahami peran dan tanggung jawabnya dalam demokrasi, serta mampu berpartisipasi secara aktif dan bijak dalam setiap proses politik di daerah.
