DPRD Kaltim Soroti Keterbatasan Kuota SMA/SMK Negeri, Minta Sekolah Transparan
RAIDMEDIA, SAMARINDA – Keterbatasan daya tampung sekolah negeri menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Tahun Ajaran 2026/2027 kembali menjadi perhatian DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Komisi IV DPRD Kaltim meminta sekolah menyampaikan secara terbuka kuota penerimaan siswa agar tidak menimbulkan harapan yang berujung kekecewaan bagi calon peserta didik.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, menegaskan sekolah harus transparan mengenai kapasitas penerimaan sejak awal proses pendaftaran.
“Jangan berikan harapan palsu pada anak-anak kita yang mau masuk di SMA/SMK, sampaikan aja batas pendaftarannya,” ujar Syahariah kepada awak media di Kantor DPRD Kaltim, dikutip dari katakaltim.com Senin (15/6/2026).
Menurutnya, praktik menerima pendaftar tanpa kejelasan kuota berpotensi menimbulkan persoalan ketika jumlah calon siswa yang mendaftar melebihi kapasitas sekolah.
“Jangan menerima-menerima terus ditampungnya, kasian mereka,” katanya.
Syahariah menjelaskan minat masyarakat untuk bersekolah di SMA/SMK negeri masih sangat tinggi. Namun, kondisi tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan ruang belajar yang dimiliki sekolah negeri.
“Pada dasarnya anak-anak kita itu lebih memilihnya ke negeri. Sekolah negeri kita itu terbatas juga karena ruang belajarnya juga terbatas,” ujarnya.
Ia menilai persoalan keterbatasan kuota sekolah negeri perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar tidak terus berulang setiap tahun ajaran baru.
Saat ini, Komisi IV DPRD Kaltim memprioritaskan pembahasan terkait daya tampung sekolah sebagai bagian dari upaya memastikan akses pendidikan bagi seluruh calon peserta didik di Kalimantan Timur.
Selain itu, Syahariah juga mendorong sekolah negeri untuk memberikan prioritas kepada siswa dari keluarga kurang mampu, terutama dalam pelaksanaan program Gratispol.
“Kalau perlu sekolah negeri ini prioritaskan yang tidak mampu dulu, karena mereka diprioritaskan juga untuk Gratispol,” pungkasnya.
