Prabowo Disebut Akan Bersihkan “Telur Busuk” di Birokrasi dan Swasta, Hashim: Pejabat Bisa Dicopot
RAIDMEDIA, JAKARTA – Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo menegaskan Presiden Prabowo Subianto akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan jajaran birokrasi dan sektor swasta dari pihak-pihak yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Hashim dalam forum China Conference Southeast Asia di St. Regis Jakarta, Selasa (10/2/2026) malam. Ia menyebut proses penertiban telah dimulai dan berpotensi berlanjut dengan pencopotan sejumlah pejabat serta pemberian sanksi berat.
“Sekarang tinggal masalah membersihkan ‘telur-telur busuk’ ini. Terus terang, akan ada pejabat yang dicopot, saya rasa denda sangat besar akan dijatuhkan,” ujar Hashim, menjawab pertanyaan moderator terkait pengunduran diri sejumlah pejabat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti dikutip dari Antara.
Adik kandung Presiden Prabowo itu menegaskan pemerintah tidak akan ragu menindak oknum elite yang terlibat praktik kriminal, termasuk kasus perusakan lingkungan. Menurutnya, momentum pembersihan birokrasi dan sektor strategis kini tengah berjalan.
Hashim juga memberi sinyal bahwa lebih banyak kepala lembaga berpotensi dicopot sebagai bentuk pertanggungjawaban atas inefisiensi dan dugaan pelanggaran hukum.
Ia mencontohkan langkah tegas Presiden Prabowo di sektor lingkungan saat kunjungan kerja ke London dua pekan lalu. Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat karena diduga kuat terlibat dalam kerusakan lingkungan yang berdampak serius.
“Data yang digunakan sangat akurat, mulai dari fotografi satelit, drone, hingga bukti lapangan. Meskipun beberapa perusahaan ini memiliki koneksi dengan elite yang kuat, Presiden tetap mengambil tindakan tegas,” katanya.
Meski demikian, Hashim menegaskan pemerintah tetap membuka ruang peninjauan kembali bagi perusahaan yang merasa tidak bersalah. Ia menekankan prinsip yang dipegang adalah keadilan berbasis data, bukan tindakan serampangan akibat tekanan kelompok tertentu.
Selain sektor lingkungan, pemerintah juga disebut akan menyoroti praktik manipulasi di pasar modal. Hashim menilai investor ritel dan masyarakat kecil sering menjadi korban praktik “goreng saham” yang merugikan.
“Saya bukan Jaksa Agung, namun jika ada orang yang bertanggung jawab atas perilaku kriminal yang merugikan investor kecil, segala kemungkinan terbuka lebar. Semua opsi ada di atas meja,” pungkasnya.
