DPRD KaltimWarta

UMKM Desa Diminta Siap Hadapi Peluang IKN

RAIDMEDIA, KUTAI KARTANEGARA — Peluang ekonomi yang terbuka seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai harus direspons dengan kesiapan UMKM desa agar mampu bersaing dan berkembang. Hal tersebut dikemukakan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-12 dengan tema Hak dan Kewajiban Pasar dan Dunia Usaha di Desa Makarti, Kecamatan Marang Kayu, Kutai Kartanegara, Senin (22/12/2025).

Menurut Rakhman, pertumbuhan UMKM saat ini terus didorong oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan, mulai dari akses pembiayaan hingga peningkatan kapasitas pelaku usaha. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di perbankan untuk membantu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

“UMKM sekarang punya akses yang cukup bagus, tidak hanya pembiayaan, tapi juga pelatihan dan peningkatan kapasitas yang difasilitasi pemerintah,” ujarnya.

Sebagai narasumber pendamping, Abdul Azis Beddu menekankan posisi strategis Kaltim yang berdekatan langsung dengan wilayah Otorita IKN, khususnya Kutai Kartanegara yang sebagian wilayahnya masuk dalam kawasan tersebut. Kondisi ini dinilai membuka peluang besar bagi UMKM lokal untuk terlibat dan bekerja sama dengan otorita IKN.

“Harapan pemerintah provinsi, UMKM di wilayah sekitar IKN benar-benar dipersiapkan agar bisa menjadi penggerak ekonomi,” jelasnya.

Azis menekankan pemerintah kabupaten dan desa untuk aktif menyusun program pelatihan UMKM, termasuk peningkatan kualitas produk dan kemasan. Ia menilai banyak pelaku usaha memiliki produk yang baik, namun kurang percaya diri untuk memasarkan karena kemasan yang belum menarik.

“Pelatihan kemasan dan branding itu penting. Setelah produknya siap, baru kita bicara e-commerce dan technopreneurship,” katanya.

Ia mencontohkan produk kopi dari desa lain yang sudah memiliki kemasan baik dan siap dipasarkan. Potensi serupa, lanjutnya, juga dimiliki Desa Makarti yang dapat dikembangkan menjadi produk khas desa berbasis UMKM.

“Kalau potensi lokal bisa diolah dengan baik, itu bisa menjadi ciri khas desa dan didorong melalui program pemerintah provinsi,” pungkasnya. (adv)

Related Articles

You cannot copy content of this page