Prabowo: Rakyat Mendambakan Pemimpin yang Jujur dan Adil
RAIDMEDIA, BOGOR — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa rakyat Indonesia mendambakan pemimpin yang jujur, adil, dan bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Hal itu disampaikan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/26).
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, Senin, 2 Februari 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi menyatakan Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 dibuka,” ujar Presiden.
Dalam arahannya, Prabowo menekankan pentingnya pemahaman peran dan tanggung jawab aparatur pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai pemimpin rakyat. Menurutnya, masyarakat Indonesia pada dasarnya menginginkan kehidupan yang tenang, harmonis, dan dipimpin oleh sosok yang berintegritas.
Presiden menyampaikan bahwa harapan rakyat tertuju pada pemimpin yang adil, jujur, serta bekerja untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Mereka mendambakan pemimpin yang baik, adil, dan jujur, yang bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan segelintir orang. Rakyat tidak menyukai pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya,” tegas Prabowo.
Rakornas tersebut dinilai menjadi momentum strategis karena mempertemukan hampir seluruh unsur pemerintahan Republik Indonesia, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, dalam satu forum koordinasi nasional.
“Ini adalah kesempatan yang baik bagi saya untuk bertatap muka dengan hampir 99 persen jajaran pemerintahan Republik Indonesia dari pusat hingga daerah,” ujarnya.
Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 merupakan agenda strategis pemerintah yang diperkirakan dihadiri sekitar 4.473 peserta dari seluruh Indonesia. Peserta terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Forum ini dirancang untuk memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menyelaraskan pelaksanaan program pembangunan nasional dengan kebutuhan serta kondisi di daerah.
