Pemotongan Anggaran 2026 Dikhawatirkan Ganggu Proyek Infrastruktur Kaltim
RAIDMEDIA, SAMARINDA – Isu pemotongan anggaran tahun 2026 memicu kekhawatiran DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) terhadap keberlanjutan sejumlah proyek infrastruktur strategis di daerah. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, meminta pemerintah daerah memastikan pembangunan tetap berjalan dan tidak terdampak pengurangan alokasi dana.
Reza menegaskan, pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan dan perbaikan jalan merupakan kebutuhan mendesak masyarakat yang tidak boleh mengalami penundaan. Sejumlah ruas jalan di wilayah Bontang, Kutai Timur, Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, hingga Mahakam Ulu disebut masuk dalam daftar prioritas pembangunan.
“Program-program ini sangat dibutuhkan masyarakat. Kami berharap isu pengurangan anggaran dari pemerintah pusat tidak mengganggu proyek-proyek yang sudah direncanakan,” ujar Reza.
Selain sektor jalan, Komisi III DPRD Kaltim juga menaruh perhatian pada bidang perhubungan. DPRD meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim meningkatkan pengawasan terhadap kondisi penerangan jalan umum (PJU) yang dinilai masih belum optimal di sejumlah titik.
Tak hanya itu, kesiapan pelayanan transportasi menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) juga menjadi sorotan. Reza menekankan pentingnya memastikan terminal dan pelabuhan siap melayani lonjakan mobilitas masyarakat.
“Kami meminta Dishub memastikan terminal dan pelabuhan benar-benar siap menghadapi peningkatan aktivitas masyarakat saat libur Nataru,” katanya.
Reza menegaskan DPRD Kaltim akan terus mengawal kebijakan pembangunan daerah, khususnya program-program strategis yang berkaitan dengan konektivitas dan pelayanan publik, agar tetap berjalan optimal meski di tengah dinamika anggaran.
