Pangkas TKD Dinilai Berisiko, DPRD Kaltim Dorong Kolaborasi Cegah Penanganan Stunting Terhambat

RAIDMEDIA, SAMARINDA – Rencana pemerintah pusat mengurangi alokasi Transfer ke Daerah (TKD) memunculkan kekhawatiran akan terhambatnya program penurunan stunting di Kalimantan Timur (Kaltim). Sejumlah daerah dinilai masih sangat bergantung pada dukungan fiskal dari pusat sehingga kebijakan tersebut berpotensi memperlambat upaya penanganan jika tidak dibarengi strategi penguatan kolaborasi lintas sektor.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menilai pemerintah daerah harus lebih agresif menjalin kemitraan dengan berbagai pihak di luar struktur pemerintahan. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan program tetap berjalan meski menghadapi penyesuaian anggaran yang cukup signifikan.

“Daerah tidak bisa bekerja sendiri, harus membangun kemitraan sebanyak-banyaknya. Ini penting agar percepatan penurunan stunting tidak terhambat,” tegas Darlis.

Ia mencontohkan keberhasilan Pemerintah Kota Samarinda yang mampu menekan angka stunting melalui kerja sama dengan sektor swasta, organisasi masyarakat, hingga pihak yang memiliki kapasitas pendanaan di level lokal. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci keberhasilan, terlebih ketika potensi pengurangan anggaran mulai membayangi.

“Seperti kami bersama Pemkot Samarinda selalu berkoordinasi dengan pihak ketiga. Insyaallah kami bersama-sama berupaya menurunkan angka stunting hingga nol,” ujarnya.

Meski mengakui pemangkasan TKD dapat memengaruhi kekuatan fiskal daerah, Darlis memastikan komitmen Kaltim dalam program pencegahan stunting tetap kuat. Ia menegaskan, kondisi tersebut justru menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor agar tidak terjadi kekosongan pembiayaan yang berisiko menghambat pencapaian target penurunan stunting.

“Kuncinya koordinasi. Jangan sampai ada jeda pembiayaan hanya karena menunggu anggaran pemerintah,” pungkasnya.