PAD Jasa Maritim Kaltim Dinilai Belum Tergarap Optimal

RAIDNEDIA, SAMARINDA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) menilai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor jasa maritim masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa aktivitas strategis di Sungai Mahakam selama bertahun-tahun tidak memberikan kontribusi apa pun bagi kas daerah.

Hasanuddin Mas’ud yang akrab disapa Hamas menyebut, kegiatan ship to ship (STS) di Muara Berau dan Muara Jawa telah berlangsung sejak sekitar 2010. Namun hingga kini, aktivitas yang melibatkan aset bernilai triliunan rupiah tersebut belum menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Di Muara Berau saja ada sekitar 100 sampai 150 kapal setiap bulan, sementara di Muara Jawa berkisar 20 sampai 50 kapal. Tapi PAD kita nol rupiah,” tegas Hamas.

Menurutnya, pemanfaatan ruang laut dan sungai yang awalnya merupakan ruang publik berubah menjadi ruang privat ketika diberikan konsesi. Oleh karena itu, sudah seharusnya terdapat dampak ekonomi yang signifikan bagi pemerintah daerah, khususnya provinsi sebagai pemilik kewenangan wilayah laut hingga 12 mil.

DPRD Kaltim pun mendorong keterlibatan perusahaan daerah dalam penyediaan layanan jasa maritim, seperti pemanduan, assist (asis), penundaan, serta pengelolaan penambatan kapal. Skema yang diusulkan yakni kerja sama business to business (B2B) antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan operator pelabuhan, termasuk Pelindo.

“Jangan lagi perusahaan swasta langsung ke Pelindo. Masuk dulu ke perusahaan daerah, baru kemudian bekerja sama dengan Pelindo,” ujarnya.

Hamas memperkirakan, jika pengelolaan STS dilakukan secara optimal dan melibatkan BUMD, potensi PAD yang bisa diraih sangat besar. Bahkan, nilainya disebut dapat mencapai ratusan miliar rupiah setiap bulan.

“Bayangkan saja, dari aktivitas STS itu bisa menghasilkan sekitar Rp300 miliar per bulan bersih. Selama ini daerah tidak mendapatkan apa-apa,” pungkasnya.