Lewat PDD, Abdul Rakhman Bolong Bahas Masalah dan Tantangan Pemilukada Langsung
RAIDMEDIA, KUTAI KARTANEGARA – Upaya memperkuat demokrasi di tingkat daerah terus dilakukan DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Melalui kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-10 di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Selasa (21/10/2025), anggota DPRD Kaltim Abdul Rakhman Bolong mengajak masyarakat memahami dinamika pelaksanaan pemilukada langsung, termasuk masalah dan tantangannya.
Rakhman menyebut, kegiatan ini menjadi sarana penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dinamika demokrasi di Indonesia.
“PDD menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperdalam pemahaman tentang arah kebijakan pemerintah dan dinamika demokrasi di Indonesia, termasuk membahas tantangan pelaksanaan pemilukada langsung yang kembali menjadi sorotan publik,” ujarnya.
Akademisi Hendry Ismawan, yang hadir sebagai narasumber, menjelaskan rakyat hakikatnya memilih para wakilnya untuk menjadi pelayan publik selama lima tahun masa jabatan. Konteks pelayanan publik mencakup empat hal utama: infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan keamanan.
“Keempat aspek itu menjadi tugas utama pemerintah. Dalam sistem demokrasi, peran pemerintah sangat penting karena demokrasi dijalankan oleh tiga kekuasaan, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif,” jelasnya.
Hendry menambahkan, salah satu persoalan dalam pemilukada langsung adalah masih maraknya praktik politik uang. Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya mencederai nilai demokrasi, tetapi juga dapat menjadi dasar diskualifikasi bagi calon kepala daerah yang terlibat.
“Ini adalah pelanggaran terbesar yang bisa didiskualifikasi. Pihak yang masih melakukan praktek tersebut bisa dikeluarkan dari kontestasi politik,” terang Hendry.
Selain politik uang, ia juga menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum akibat menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ia menilai banyak, banyak warga merasa frustasi karena pemimpin yang terpilih belum membawa perubahan nyata.
Sebagai bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat, Hendry menutup paparannya dengan mengingatkan pentingnya kecerdasan pemilih dalam menentukan calon pemimpin.
“Bapak dan ibu harus pintar memilih calon yang kompeten. Lihat rekam jejak dan visi-misinya, jangan hanya terpikat janji. Kita harus tahu siapa yang benar-benar layak untuk dipilih,” pungkasnya. (adv)
