Ketua DPRD Kutim Soroti Kendala Infrastruktur Distribusi Gas
RAIDMEDIA, KUTIM – Keterbatasan infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi tantangan utama dalam pendistribusian gas kepada masyarakat. Hal ini semakin diperburuk oleh tidak tersedianya pasokan gas di wilayah Sangatta Selatan.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Jimmi, menyoroti serius kondisi tersebut. Menurutnya, infrastruktur yang belum memadai menyebabkan distribusi gas ke rumah tangga sulit dilakukan secara efektif, padahal jaringan gas dapat menjadi solusi yang efisien bagi masyarakat.
Jimmi mengungkapkan bahwa pengembangan jaringan gas (jargas) rumah tangga sebenarnya dapat direalisasikan, mirip dengan distribusi bahan bakar seperti pertalite atau solar. Namun, ia menekankan bahwa keberadaan infrastruktur pendukung, seperti stasiun distribusi gas yang memadai menjadi syarat utama.
“Sebetulnya bisa, asalkan infrastruktur kita memadai,” ungkap Jimmi.
Jimmi menilai bahwa keterbatasan infrastruktur yang ada membuat investor enggan menanamkan modal di Kutim. Keterbatasan tersebut bisa mengganggu jargas jika tidak segera diatasi.
“Kalau di Bontang, infrastrukturnya sudah stabil, tidak perlu lagi bongkar drainase atau jalan untuk pemasangan jaringan gas,” ucapnya.
“Sementara di Kutim, masih banyak yang belum sempurna. Risiko jaringan gas bisa terganggu jika pembangunan infrastruktur belum selesai,” tambahnya.
Sebagai langkah awal, Jimmi mengusulkan wilayah Sangatta Utara, khususnya perumahan KPC seperti Perumahan Munthe, sebagai proyek percontohan untuk pemasangan jargas. Ia menjelaskan bahwa model seperti ini sudah diterapkan di luar negeri , di mana jargas terintegrasi untuk kawasan perumahan. Hal tersebut dinilai lebih efisien dan minim perawatan dibandingkan distribusi gas dalam tabung.
Jimmi mengakui bahwa pembangunan infrastruktur jargas belum masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kutim. Namun, ia memastikan bahwa usulan pembangunan infrastruktur jargas akan dibahas dalam pembahasan RPJPD pada November mendatang. (tri/adv)
