Fraksi Golkar DPRD Kaltim Soroti Sejumlah Isu Strategis dalam Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024
RAIDMEDIA, SAMARINDA – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyampaikan Pandangan Umum terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna ke-19, di Gedung B, Kantor DPRD Kaltim, Selasa (17/6/2025).
Melalui juru bicaranya, Celni Permata Sari, Fraksi Golkar menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhasil diraih sebanyak 12 kali berturut-turut.
”Fraksi Golkar memberikan apresiasi kepada Gubernur dan seluruh jajaran Pemprov Kaltim atas keberhasilan mempertahankan predikat WTP sebanyak 12 kali berturut-turut,” ujar Celni dalam sidang paripurna tersebut.
Fraksi Golkar juga menyoroti penerapan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 37 Tahun 2023 yang mengatur tentang penghapusan piutang pajak dan retribusi daerah. Dalam regulasi tersebut, piutang pajak yang telah melewati empat tahun dapat dihapuskan hingga 100 persen, begitu pula piutang retribusi setelah melewati tiga tahun.
”Kami meminta penjelasan atas implementasi regulasi tersebut. Sebab total piutang cukup besar, yakni Rp25,9 miliar untuk piutang pajak daerah, Rp125,6 miliar untuk piutang retribusi daerah, dan total piutang daerah keseluruhan mencapai Rp239,8 miliar pada tahun 2024,” ungkap Celni.
Selain keuangan, Fraksi Golkar turut menyoroti permasalahan pada sektor pertanian dan peternakan di Kaltim. Meskipun serapan anggaran cukup tinggi, yakni 92,5 persen dari alokasi Rp157,4 miliar untuk pertanian dan 83,7 persen dari Rp8,9 miliar untuk urusan pangan, namun berbagai permasalahan masih ditemukan di lapangan.
”Permasalahan di sektor pertanian masih mengemuka, seperti kurangnya akses jalan usaha tani, terbatasnya ketersediaan bibit unggul, keterbatasan pupuk subsidi, serta rendahnya minat generasi muda terhadap pertanian. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari Pemprov untuk melakukan terobosan serta menyusun program yang tepat sehingga swasembada pangan khususnya beras dapat segera terwujud,” tutur Celni.
Untuk bidang pangan, Fraksi Golkar mendorong Pemprov Kaltim agar mengurangi ketergantungan pada bibit dan pakan ternak dari luar daerah. Menurut Fraksi Golkar, Kaltim memiliki potensi sumber daya yang melimpah, sehingga ketergantungan tersebut seharusnya bisa ditekan secara bertahap.
”Untuk peternakan, kami menilai perlu dikurangi ketergantungan terhadap bibit dan pakan ternak dari daerah lain,” tandasnya. (adv/tri)
