Warta

DPRD Kaltim Soroti Dampak Pemangkasan Anggaran 2026 terhadap Program Pembangunan

RAIDMEDIA, SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Akhmed Reza Fachlevi, menyoroti potensi dampak pemangkasan anggaran tahun 2026 yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan sejumlah program pembangunan di daerah.

Reza mengungkapkan, hingga saat ini DPRD Kaltim belum menerima laporan rinci dari organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera), terkait proyek-proyek yang berpotensi tertunda akibat kebijakan tersebut.

“Apakah sudah ada laporan dari PUPR-Pera terkait pembangunan yang tertunda? Mengingat tahun 2026 terjadi pemangkasan anggaran dan kabarnya banyak pokok-pokok pikiran (pokir) dewan yang tidak terakomodasi,” ujarnya, dikutip dari KoranKaltim, Senin (30/3/2026).

Untuk mendapatkan kejelasan, Komisi III DPRD Kaltim berencana memanggil sejumlah mitra kerja, di antaranya PUPR-Pera, Dinas Perhubungan, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), serta OPD terkait lainnya. Pemanggilan ini bertujuan mengidentifikasi secara detail dampak pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Menurut Reza, kebijakan pengurangan anggaran menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Ia menegaskan, rasionalisasi anggaran harus dilakukan secara selektif agar tidak mengorbankan program prioritas.

“Ini tentu sangat memprihatinkan. Pemerintah provinsi harus merasionalisasi program-program yang ada, tetapi kami berharap kegiatan prioritas tidak ikut dipangkas,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan pembangunan, tidak hanya pada sektor infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta kesejahteraan masyarakat.

DPRD Kaltim, kata dia, akan terus mengawal kebijakan anggaran agar tetap berpihak pada kepentingan publik dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Related Articles

You cannot copy content of this page