DPRD Kaltim Ingatkan Hak dan Kewajiban Masyarakat Sipil Harus Berjalan Seimbang
RAIDMEDIA, KUTAI KARTANEGARA – Kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-11 di Desa Saliki, Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara, Kamis (27/11/2025), menjadi ruang bagi Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Abdul Rakhman Bolong, untuk menyoroti perlunya keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat sipil.
Menurut Rakhman, hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Ia mengibaratkannya sebagai dua roda sepeda yang harus berputar bersamaan.
“Kalau salah satu roda tidak berputar, sepeda tidak akan jalan. Begitu juga dengan demokrasi. Hak dan kewajiban itu harus bergerak seiring,” ujarnya.
Politikus Gerindra itu mencontohkan situasi di tingkat desa, di mana pelayanan publik dapat terganggu ketika masyarakat tidak melaksanakan kewajiban menjaga ketertiban atau taat aturan. Sebaliknya, masyarakat bisa kesulitan mendapatkan hak jika pemerintah tidak memenuhi tanggung jawabnya.
“Ini dua sisi yang saling terkait. Hak masyarakat adalah kewajiban pemerintah, dan kewajiban masyarakat adalah hak yang harus dipenuhi pemerintah. Tidak boleh saling menyalahkan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Hendry Ismawan yang hadir sebagai narasumber mengingatkan setiap warga memiliki posisi yang setara dalam sistem demokrasi.
“Mau dosen, mau anggota dewan, mau polisi, tetap satu suara. One man, one vote. Kita semua subjek dalam demokrasi, bukan objek,” tegasnya.
Ia kemudian menguraikan sejumlah hak dasar masyarakat, seperti hak untuk hidup aman, sejahtera, mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, keamanan, hingga keadilan hukum. Di sisi lain, masyarakat juga berkewajiban menaati aturan, menjaga ketertiban, hingga berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
“Masyarakat punya hak untuk mengawasi pembangunan yang menggunakan uang rakyat. Itu sah. Demikian juga hak untuk berserikat dan berkumpul, selama tidak melanggar aturan,” tambahnya.
Hendry menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama sektor pendidikan yang kini menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Kaltim. (adv)
