Ekti Imanuel Soroti Rencana Pemangkasan DBH Hingga 50 Persen

RAIDMEDIA, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menyoroti rencana pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 50 persen. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan fiskal daerah, terutama kabupaten/kota dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terbatas.

“Kalau provinsi mungkin masih bisa bertahan, tapi daerah kecil seperti Mahakam Ulu akan paling terpukul. APBD mereka saja belum mencapai Rp2 triliun. Kalau DBH dipotong setengah, jalannya pemerintahan jelas terganggu,” tegas Ekti, Selasa (9/9).

Selama ini, DBH menjadi tulang punggung pendapatan daerah, khususnya wilayah penghasil sumber daya alam. Pemangkasan anggaran bukan hanya menghambat pembangunan, tetapi juga berpotensi mengancam pelayanan dasar dan belanja rutin pemerintahan.

Ekti meminta pemerintah pusat berhati-hati dalam mengambil keputusan. “Sebaiknya ada kajian lebih mendalam, jangan asal memangkas,” ujarnya.

Meski begitu, ia menilai isu pemotongan DBH bisa menjadi momentum bagi daerah untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat. Menurutnya, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali potensi lokal yang belum optimal harus segera dilakukan.