DPRD Kaltim Soroti Program Transmigrasi di Daerah, Perlu Koordinasi Matang
RAIDMEDIA, SAMARINDA – Program transmigrasi yang digagas pemerintah pusat dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun, pelaksanaannya perlu didukung oleh koordinasi dan komunikasi yang matang, terutama terkait status lahan serta keterlibatan masyarakat lokal.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dalam merealisasikan program tersebut tanpa terlebih dahulu menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar di lapangan. Menurutnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) harus memastikan bahwa lahan yang akan digunakan untuk transmigrasi benar-benar dalam status clear and clean.
“Sebelum ada persetujuan program transmigrasi, lahannya sudah betul-betul ‘clear and clean’. Tujuan pemerintah memang baik, ingin meningkatkan ekonomi masyarakat daerah. Tapi jangan sampai ini justru menciptakan jarak antara warga transmigran dan masyarakat lokal,” ujar Salehuddin.
Ia menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam setiap tahapan perencanaan. Bukan hanya sebagai penerima dampak, tetapi juga sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan.
“Jangan sampai tiba-tiba ada program yang masuk, masyarakat lokal tidak tahu-menahu. Tahu-tahu sudah ada warga dari luar pulau yang datang. Masyarakat lokal juga berhak mendapatkan informasi dan edukasi sejak awal,” tuturnya.
Salehuddin menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar program transmigrasi tidak menimbulkan resistensi di lapangan. Pemerintah pusat, kata dia, harus lebih dulu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota sebelum program dijalankan.
“Jangan sampai ada kesan sepihak. Harus ada tindakan koordinatif, termasuk dengan entitas masyarakat di lapangan. Jika komunikasi tidak berjalan, ujungnya bisa terjadi penolakan yang justru merugikan semua pihak,” tuturnya.
Ia menyebut beberapa wilayah di Kaltim sudah menyuarakan penolakan terhadap rencana transmigrasi. Meski belum seluruhnya terdokumentasi resmi, gelombang penolakan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif.
“Sampai saat ini kami belum mendapat data lengkap, tapi memang sudah ada daerah yang secara jelas menolak. Ini sinyal yang harus diperhatikan,” katanya.
Meski demikian, Salehuddin tetap mengapresiasi semangat yang melatarbelakangi program transmigrasi. Dengan perencanaan dan pengelolaan yang proporsional, ia yakin program tersebut bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
“Kita sepakat bahwa transmigrasi bisa membantu kemajuan ekonomi. Tapi harus proporsional. Jangan hanya berpikir soal angka, tapi lupa bahwa ada warga lokal yang juga punya hak untuk tumbuh bersama,” pungkasnya. (adv/bi)
