Guru Honorer Belum Terima Gaji, DPRD Kaltim: Kualitas Pendidikan Bergantung pada Kesejahteraan Guru
RAIDMEDIA, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menyoroti permasalahan guru honorer yang hingga kini belum menerima gaji. Persoalan ini disebut menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan di Benua Etam.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim. M. Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa Program Gatispol harus dibarengi dengan peningkatan fasilitas pendidikan dan mutu pengajar. Tanpa kesehateraan pengajara yang memadai, mutu pendidikan sulit ditingkatkan.
“Jangan sampai Gratispol ini membuat kita lalai terhadap kualitas guru dan kualitas sarana dan prasarana. Kualitas yang dimaksud adalah kesehatan dan kelayakan hidup,” ungkapnya.
Darlis menekankan bahwa kesejahteraan guru merupakan salah satu kunci peningkatan kualitas pendidikan. Ia menilai peningkatan kualitas pengajar harus sejalan dengan insentif yang diterima. Peningkatan insentif dinilai penting untuk meningkatkan motivasi pengajar dan hasil belajar siswa.
“Itu harus diperhatikan. Insentif guru harus juga ditingkatkan. Bagaimana mungkin kita meningkatkan kualitas pengetahuannya, tapi kelayakan hidupnya tidak ditingkatkan? Salah satu meningkatkan kualitas pengajar kita adalah dengan meningkatkan kelayakan hidupnya,” ujarnya.
Darlis memaparkan bahwa masih banyak guru honorer yang hingga kini belum menerima gaji. Mereka adalah tenaga pendidik yang tidak tercatat dalam basis data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), namun tetap menjalankan tugas mengajar di berbagai sekolah di Kaltim.
Ia menyatakan dengan tegas bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 mampu membayar gaji yang belum dibayarkan tersebut. Menurutnya, kondisi ini menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk memberikan perhatian lebih agar kesehjahteraan mereka terjamin.
“Insha Allah sanggup. Harus bisa. Karena kenyataannya mereka mengajar selama ini. Walaupun mereka tidak masuk dalam database P3K, tetapi kenyataannya dia mengisi ruang pembelajaran di sekolah. Pemerintah harus memberi perhatian,” tegasnya
Lebih lanjut, Darlis mendorong pemerintah provinsi untuk memperbaiki database serta mengoptimalkan alokasi anggaran pendidikan. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kaltim, baik dari sisi pengajar maupun sarana dan prasarana. (tri/adv)
