H. Abdul Rakhman Bolong Gandeng Akademisi Bahas Prioritas Kebijakan Publik di Desa Muara Badak Ilir
RAIDMEDIA, KUKAR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), H. Abdul Rakhman Bolong, terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat demokrasi daerah dengan mendorong kebijakan publik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam mewujudkan komitmen tersebut, H. Abdul Rakhman Bolong menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-5 dengan tema Prioritas Kebijakan Publik, yang diselenggarakan di Desa Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Sabtu (24/5/2025).
Dalam sambutannya, H. Abdul Rakhman Bolong menyampaikan bahwa ada beberapa faktor utama yang harus menjadi perhatian dalam proses penyusunan kebijakan publik, di antaranya menyangkut aspek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Ada empat faktor masalah yang harus diselesaikan, yaitu prioritas pembangunan, penuntasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pembukaan lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Pada kegiatan ini, H. Rakhman menggandeng dua akademisi sebagai narasumber, yaitu Hendri Setiawan dan A. Ismail Lukman. Keduanya menekankan pentingnya posisi masyarakat dalam sistem demokrasi.
A. Ismail Lukman menyampaikan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi sangat penting, termasuk melalui program seperti PDD (Penguatan Demokrasi Daerah) yang menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan pemerintah. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara akademisi dan DPRD akan memperkuat dasar ilmiah dalam perumusan kebijakan, sehingga hasilnya akan lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
“Kenapa perlu ada PDD? Kita ketahui bersama, negara kita Indonesia berbasis demokrasi, mulai dari pemilihan presiden hingga tingkat pemerintahan paling dekat dengan masyarakat. Maka kegiatan seperti ini sangat baik. Perlu sinergi antara akademisi dan DPRD untuk menunjang kebijakan yang juga selaras dengan keilmuan di universitas,” paparnya.
A. Ismail juga menambahkan bahwa saat ini, fokus utama dalam penyusunan kebijakan publik adalah program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Harapan (PKH).
“Ketiga program tersebut merupakan kebijakan negara yang dirancang untuk membantu masyarakat seluruh Indonesia. Selain itu, ada pula kebijakan berbasis provinsi, seperti program gratis pol yang diterapkan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat Kalimantan Timur,” terangnya.
