Dorong Transparansi, Jimmi Dukung Upaya Pengawasan Usulan Pokir

RAIDMEDIA, KUTIM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, memberikan dukungannya kepada mantan anggota DPRD Kutim, Abdi Firdaus, yang sebelumnya mengancam akan melaporkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan hilangnya usulan Pokir DPRD.

“Itu opsi bagus. Ini jadi pembelajaran bagi kita semua,” tegasnya.

“Memang, aspirasi masyarakat harus dikumpulkan. Sejauh itu formal, silakan. Kami dukung,” tambahnya.

Jimmi berharap langkah ini dapat mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran. “Kami ingin memastikan bahwa semua usulan yang telah disampaikan dapat diimplementasikan demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim dalam menjalankan program-program yang telah diamanatkan oleh DPRD.

“Kami akan terus mengawasi kinerja pemerintah dalam mewujudkan program-program yang telah diamanatkan oleh DPRD,” pungkasnya. (tri/adv)