Yulianus Palangiran Tegaskan Penolakan Terhadap Kebijakan Sistem Zonasi dalam PPDB

RAIDMEDIA, KUTIM – Penghapusan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi topik hangat belakangan ini. Sejumlah pihak mengusulkan agar kebijakan zonasi segera dihapus, mengingat ketidakmerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yulianus Palangiran, menyampaikan penolakannya terhadap kebijakan zonasi. Menurutnya, kebijakan tersebut justru membingungkan dan memberatkan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di dekat sekolah.

“Terus, adalagi zonasi-zonasi, apa-apaan itu? Zonasi, khususnya bagi orang yang tinggal di sebelah sekolah, mengatakan itu bukan zonasi disitu, padahal harus disana loh. Di mana hitung-hitungannya? Kalau boleh, tetangga kita menjadi tempat untuk mendapatkan sarana Pendidikan. Kenapa sih mesti dibawa lima kilometer sampai harus mengeluarkan biaya lagi,” jelas Yulianus

Politikus Partai Nasdem tersebut menilai bahwa kebijakan zonasi seharusnya segera dihapus karena tidak memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan.

“Tanggung jawabnya besar, pemeliharaan dan pengawasan anak sepanjang jalan kan berisiko.
Ini adalah program pemerintah yang sangat saya tidak setujui,” tegas Yulianus. (tri/adv)