Fraksi Demokrat DPRD Kutim Dorong Pembangunan Berkelanjutan dan Pengawasan Ketat
RAIDMEDIA, KUTIM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Pandi Widiarto, mewakili Fraksi Partai Demokrat, menyampaikan bahwa pemerintah harus fokus pada pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.
Pandi Widiarto menyatakan bahwa Fraksi Demokrat mendukung alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pembangunan ekonomi lokal. Namun, mereka juga menyoroti program pemerintah yang dianggap kurang tepat sasaran.
“Fraksi Partai Demokrat menyoroti beberapa program pemerintah yang dirasa masih kurang tepat sasaran, seperti panggung hiburan dan bimtek pegawai yang hasilnya masih belum maksimal,” ungkapnya.
Fraksi Demokrat juga menyoroti ketimpangan belanja operasional yang masih lebih besar dibandingkan belanja modal dalam nota penjelasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut mereka, hal ini menunjukkan perlunya perencanaan keuangan yang lebih baik.
Fraksi Demokrat juga mendorong pemerintah untuk mempertahankan dan meningkatkan anggaran program multiyear yang berfokus pada peningkatan konektivitas antar desa dan kecamatan.
“Mengingat pentingnya anggaran tersebut untuk prioritas pembangunan infrastruktur berupa program konektivitas antardesa dan antarkecamatan di Kutim, Fraksi Partai Demokrat juga mendukung adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD Kabupaten, serta masyarakat harus memiliki akses yang mudah untuk mengetahui bagaimana anggaran publik digunakan dan bagaimana hasilnya,” ucapnya.
Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya pengawasan anggaran yang ketat guna mencegah penyalahgunaan dana serta memastikan program yang direncanakan berjalan sesuai rencana.
“Hal ini berkaitan dengan pengalaman tahun 2023 dan 2024 yang masih adanya keterlambatan dalam penyerapan anggaran. Dalam pandangan umum ini, Fraksi Demokrat tidak lupa menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan apbd Kabupaten yang dilakukan oleh semua anggota Dewan,” jelas Pandi. (tri/adv)
